BRT Semarang Alami Kerusakan Parah, DPRD Soroti Efektivitas Anggaran dan Desak Evaluasi Menyeluruh
- account_circle SpecialOne
- calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
- comment 0 komentar
Dini Inayati ,anggota Komisi C DPRD Kota Semarang (Foto : Nw,NewsTujuh)
NewsTujuh.com , SEMARANG – Insiden mengejutkan menimpa salah satu armada Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang pada Selasa pekan lalu (20/5). Bus tersebut mengalami kerusakan fatal berupa diesel runaway di tanjakan Gombel, yang menyebabkan kepulan asap tebal dan kemacetan panjang. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan memantik respons keras dari anggota DPRD Kota Semarang.
Dini Inayati, anggota Dewan Perempuan Komisi C DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) III, menyesalkan kejadian tersebut. Ia menilai bahwa kerusakan bus menunjukkan adanya penggunaan anggaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang belum efektif oleh Dinas Perhubungan.
“Saya sangat menyayangkan kejadian ini karena hal ini menunjukkan bahwa BOK yang telah dianggarkan belum digunakan secara efektif dan efisien,” tegas Dini pada Rabu (28/5).
Menurut Dini, kejadian serupa sangat mungkin terulang karena masih banyak armada BRT yang dinilai sudah tidak layak jalan. Hal ini, ujarnya, berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang yang setiap hari mengandalkan BRT sebagai moda transportasi utama.
Ia pun meminta Wali Kota Semarang segera menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh armada BRT, serta memastikan operator bertanggung jawab terhadap kondisi bus sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
“Kualitas layanan seperti kondisi bus menjadi tanggung jawab operator. Dinas Perhubungan pun bertanggung jawab terhadap pengawasan seluruh armada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dini mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap 12 operator swasta yang telah menandatangani kontrak tahunan, di mana pembayaran BOK dihitung berdasarkan kilometer tempuh.
Diketahui, nilai BOK telah mengalami kenaikan pada awal tahun 2025. Oleh sebab itu, publik menuntut peningkatan signifikan dalam kualitas layanan, terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan armada.
“Kenaikan BOK harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena buruknya kondisi armada,” tutup Dini.
- Penulis: SpecialOne
Saat ini belum ada komentar