Insiden SMAN 1 Durenan: Kacabdin Wilayah Tulungagung-Trenggalek Tegaskan Evaluasi Bertahap

NewsTujuh.com , TRENGGALEK – Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Tulungagung-Trenggalek, Sindhu Widyabadra, menyatakan akan melakukan evaluasi bertahap terkait insiden yang terjadi di SMA Negeri 1 Durenan. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan klarifikasi bersama insan pers yang berlangsung di kantor Cabang Dinas Pendidikan di Trenggalek, Rabu (30/04)

Pertemuan itu digelar sebagai tindak lanjut atas pemberitaan media pada 14 April 2025 yang menyoroti dugaan penghalangan kerja jurnalistik di SMAN 1 Durenan. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pers, khususnya di wilayah Trenggalek.

Dalam forum yang berlangsung serius namun kondusif tersebut, Yoyok, perwakilan dari jurnalis lokal dan nasional, memaparkan kronologi kejadian. Ia menegaskan bahwa kedatangan awak media ke sekolah tersebut bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terkait persiapan sekolah dalam menghadapi ujian nasional.

Menanggapi hal tersebut, Sindhu menyampaikan apresiasinya atas masukan dari rekan-rekan jurnalis dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Terima kasih atas penyampaiannya. Ini akan kami sampaikan ke pihak sekolah untuk segera dilakukan evaluasi,” ujar Sindhu.

Namun ia juga mengingatkan bahwa proses evaluasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

“Perlu dipahami, ini tidak bisa selesai seperti menggoreng telur. Ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui agar hasilnya tepat dan tidak serampangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yoyok menyoroti bahwa insiden serupa bukan kali pertama terjadi di SMAN 1 Durenan.

“Situasi seperti ini sudah berkali-kali terjadi, dan kami nilai telah mencederai semangat keterbukaan informasi serta menghormati profesi jurnalis,” katanya.

Pernyataan ini mempertegas urgensi evaluasi menyeluruh yang tak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh budaya organisasi dan penghormatan terhadap kebebasan pers.

Meski proses perubahan dinilai membutuhkan waktu, awak media menyambut baik komitmen evaluatif dari pihak Cabang Dinas, seraya berharap langkah konkret segera diwujudkan.

Insiden ini menjadi refleksi penting akan pentingnya harmoni antara institusi pendidikan dan insan pers. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, dibutuhkan komunikasi terbuka dan penghargaan timbal balik untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diharapkan ikut mengawal penyelesaian kasus ini agar nilai-nilai keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap profesi jurnalis terus terjaga, demi menjaga integritas dunia pendidikan yang menjadi fondasi masa depan bangsa.