NEWSTUJUH.COM, SUKOHARJO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut menjadi momentum penyampaian aspirasi sekaligus evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Koordinator aksi, Yudi, menyatakan bahwa berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dan tindak lanjut dari pemerintah.
“Sekian banyak persoalan yang terus kami kawal, maka hari ini kami sampaikan secara terbuka tujuh tuntutan ini agar didengar dan ditindaklanjuti,” ujar Yudi di lokasi aksi.
Salah satu isu utama yang disoroti mahasiswa adalah penanganan bencana alam di sejumlah daerah. Mereka mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional sesuai kondisi dan kebutuhan penanganan bencana. Selain itu, mahasiswa menyoroti pentingnya penggunaan anggaran negara yang lebih berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sistem pendataan penerima bantuan pendidikan. Menurut mahasiswa, perbaikan data diperlukan agar warga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan memperoleh beasiswa akibat kendala administrasi maupun ketidaksesuaian data.
BEM Solo Raya menilai, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan melalui aksi tersebut tidak berhenti sebagai tuntutan semata, tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperbaiki program dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui tujuh poin tuntutan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan respons nyata terhadap persoalan yang mereka suarakan. Aksi di Bundaran Tugu Kartasura itu sekaligus menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat.
