Polri menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 terkait perubahan aturan KKEP menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Johnny Isir menyebut agenda sidang menjadi salah satu pertimbangan perubahan aturan.
NEWSTUJUH.COM, JAKARTA – Menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri menerbitkan aturan baru terkait komposisi keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Perubahan tersebut memungkinkan perwira dengan pangkat lebih rendah menjadi anggota majelis yang mengadili perwira senior.
Sidang KKEP terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 16 November 2026.
Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dibandingkan personel yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Namun, melalui aturan terbaru, perwira dengan pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar kini diperbolehkan menjadi anggota majelis. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk KKEP Banding.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir membenarkan bahwa agenda sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan dalam perubahan aturan tersebut.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Johnny Edison Isir, dikutip newstujuh.com (21/11/2026).
Perubahan regulasi ini menjadi sorotan karena membuka peluang bagi perwira berpangkat lebih rendah untuk menjadi bagian dari majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh jenderal senior.
Dengan demikian, pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit pekan depan akan menjadi perhatian publik, terutama terkait penerapan ketentuan baru dalam mekanisme persidangan etik di lingkungan Polri.













