Mahkamah Agung mengabulkan PK Aris Kurniawan alias Celeng. Hukuman 10 tahun dipangkas menjadi 5 tahun dan denda Rp1 miliar ditiadakan.
NEWSTUJUH.COM, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus narkotika, Aris Kurniawan alias Celeng. Melalui putusan tersebut, hukuman pidana yang sebelumnya 10 tahun penjara dipangkas menjadi 5 tahun penjara.
Tak hanya itu, denda sebesar Rp1 miliar yang dijatuhkan dalam putusan sebelumnya juga ditiadakan oleh Mahkamah Agung.
Kabar tersebut disampaikan tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Integrity 99 UB dan Partner dalam konferensi pers pada Sabtu (21/11/2026) pukul 19.34 WIB.
Usman Baraja, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa permohonan PK yang diajukan sekitar Juni 2026 tersebut bukan didasarkan pada adanya bukti baru atau novum, melainkan karena adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.
“Kami bersyukur atas putusan ini. Hukuman yang semula 10 tahun menjadi 5 tahun, atau berkurang separuh dari putusan sebelumnya,” ungkap Usman, Sabtu malam (21/11/2026)
Sementara itu, tim kuasa hukum lainnya, Astrid Azizi, menjelaskan bahwa dalam memori PK tersebut pihaknya memasukkan sembilan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan hukum. Beberapa di antaranya berasal dari putusan Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Tilamuta, serta Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Selain yurisprudensi, pihaknya juga mengajukan dasar pertimbangan berupa peraturan bersama sejumlah lembaga negara terkait penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui lembaga rehabilitasi.
Astrid mengungkapkan, Aris Kurniawan alias Celeng diketahui merupakan residivis yang telah tiga kali berhadapan dengan proses hukum. Meski demikian, menurutnya, putusan PK tersebut menunjukkan bahwa status residivis tidak serta-merta menutup kemungkinan seseorang mendapatkan pertimbangan rehabilitasi berdasarkan penilaian hukum pengadilan.
Ia menilai putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan rasa keadilan, sekaligus menjadi bukti bahwa upaya hukum melalui Peninjauan Kembali dapat menjadi jalan untuk memperjuangkan hak-hak terpidana.
Lebih lanjut, Astrid menyebut kemenangan dalam perkara ini bukan kali pertama bagi Kantor Hukum UB dan UB Partner. Pihaknya mengaku telah beberapa kali berhasil mengajukan permohonan PK dalam perkara narkotika.
“Kami selalu memperjuangkan hak-hak klien, baik yang berstatus terpidana, terdakwa, maupun tersangka, agar mendapatkan keadilan. Karena pada dasarnya, keadilan lebih diutamakan daripada kemanfaatan hukum,” tegasnya.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perkara Aris Kurniawan alias Celeng. Meski demikian, substansi dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tetap perlu merujuk pada salinan resmi putusan untuk mengetahui secara lengkap dasar dikabulkannya permohonan PK tersebut.













