Ribuan Kasus Keracunan Massal , Media Asing Soroti Program MBG di Indonesia

NEWSTUJUH.COM | Media internasional mulai menyoroti kasus keracunan massal yang mengguncang Indonesia, terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporannya, Reuters, kantor berita global terkemuka, mengungkapkan bahwa lebih dari 6.000 orang mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut. Sorotan dari media asing ini menandakan bahwa isu MBG kini bukan lagi sekadar perhatian dalam negeri, melainkan juga menjadi perbincangan dunia terkait pelaksanaan program sosial berskala besar di Indonesia.

Program MBG yang diluncurkan sejak Januari 2025 menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo. Dirancang untuk memberikan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, program ini telah melayani lebih dari 30 juta penerima manfaat. Namun, insiden keracunan massal memicu kekhawatiran publik soal keamanan pangan dan efektivitas pengawasan kualitas distribusi.

Dalam wawancara dengan Reuters, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kasus tersebut tidak menggambarkan keseluruhan program. Ia menyebut tingkat kejadian hanya sekitar 0,00017 persen dari total penerima manfaat, angka yang menurutnya tidak sebanding dengan manfaat besar seperti peningkatan gizi anak dan penciptaan lapangan kerja bagi petani, nelayan, serta tenaga dapur. Meski demikian, Presiden mengakui masih ada kekurangan dalam tahap awal pelaksanaan dan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh.

Usai rapat kabinet akhir pekan lalu, pemerintah menetapkan langkah-langkah pengawasan ketat, antara lain penyediaan alat uji cepat bahan pangan, sterilisasi baki saji, pemasangan filter air, hingga penggunaan CCTV di dapur-dapur yang terhubung ke pusat pemantauan nasional. Dari sekitar 9.000 dapur yang terlibat, 40 di antaranya ditutup sementara karena tidak memenuhi standar.

Selain isu keamanan pangan, media asing juga menyoroti beban fiskal dari program ini. Anggaran MBG tahun 2025 diproyeksikan mencapai mencapai Rp99 triliun dan melonjak hingga Rp335 triliun (20 miliar USD) pada 2026.Lonjakan tersebut memunculkan pertanyaan global soal keberlanjutan fiskal dan efisiensi penggunaan dana publik.

Kasus ini turut memunculkan dinamika politik di dalam negeri. Reuters mencatat adanya kontroversi usai pemerintah mencabut akses seorang jurnalis yang mengkritisi program MBG dalam konferensi pers. Kejadian ini memicu perdebatan tentang keterbukaan informasi publik dan ruang kritik terhadap pemerintah.

Dengan liputan intensif media internasional, isu keracunan massal dalam program MBG kini berkembang menjadi bahan evaluasi global atas bagaimana Indonesia mengelola program sosial berskala besar antara ambisi politik, tantangan teknis, dan tuntutan transparansi publik.