Seleksi Sekda NTB di BKN, ARB Desak Figur Tegas Tuntaskan Izin Sempadan Pantai dan Perkuat Ketahanan Pangan

Seleksi Sekda NTB di BKN menjadi sorotan. ARB mendesak Sekda terpilih berani menuntaskan konflik izin sempadan pantai dan memperkuat ketahanan pangan demi kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat.

NEWSTUJUH.COM,  NTB – Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat ini tengah berlangsung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi sorotan publik. Aspirasi Rakyat Bersuara (ARB) menilai, figur Sekda terpilih nantinya harus memiliki keberanian, integritas, serta kemampuan eksekusi yang kuat untuk menyelesaikan persoalan strategis daerah.

Sekretaris Jenderal ARB, Mustakim Togok, menegaskan bahwa NTB membutuhkan Sekda yang tidak hanya piawai secara administratif, tetapi juga mampu menjadi pengendali kebijakan lintas sektor, khususnya dalam penataan izin sempadan pantai dan penguatan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

ARB menilai konflik perizinan sempadan pantai yang melibatkan investasi pariwisata telah memicu keresahan masyarakat pesisir. Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi dinilai berpotensi merugikan kepentingan publik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Sekda definitif harus berani mengambil langkah tegas dan objektif dalam menyelesaikan konflik izin sempadan pantai. Jangan sampai investasi pariwisata justru mengorbankan hak akses masyarakat lokal,” tegas Mustakim Togok.

Ia menambahkan, Sekda harus mampu mengharmonisasikan regulasi pusat dan daerah agar kepastian hukum terwujud tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.

Menurut ARB, masih kuatnya ego sektoral dalam proses perizinan menjadi salah satu akar persoalan. Karena itu, Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN di daerah dituntut memimpin reformasi birokrasi secara nyata.

“Sekda harus menjadi panglima birokrasi. Jika ego sektoral dibiarkan, konflik perizinan akan terus berulang dan merugikan daerah,” ujar Mustakim.

Selain sektor pariwisata, ARB menegaskan bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tidak boleh diabaikan. NTB selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga stabilitas sektor ini harus dijaga.

“Ketahanan pangan adalah atensi nasional. Sekda NTB harus mampu memastikan distribusi pupuk tepat sasaran, ketersediaan air irigasi terjaga, serta stabilitas harga gabah dan jagung di tingkat petani,” lanjut Mustakim.

ARB menilai, tantangan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh melemahkan keberpihakan daerah terhadap petani.

ARB memandang posisi Sekda bukan sekadar jabatan struktural tertinggi ASN, melainkan benteng kebijakan bagi Gubernur dalam menghadapi tekanan fiskal dan dinamika lokal.

“Kita tidak hanya mencari administrator, tetapi dirigen yang mampu menyelaraskan investasi pariwisata yang taat aturan dengan kedaulatan pangan petani NTB,” tegas Mustakim.

ARB memastikan akan mengawal ketat hasil uji kompetensi dan seleksi Sekda NTB di BKN agar figur terpilih benar-benar memiliki keberanian, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.