Sidoarjo Darurat Pengawasan Jalan: Kontainer Melintas Bebas di Jam Sibuk, Aturan Hanya di Atas Kertas

Meski rambu larangan melintas kendaraan berat sudah terpasang, truk kontainer di Sidoarjo masih bebas melintas saat jam sibuk. Warga menilai aturan hanya formalitas, pengawasan lemah, dan keselamatan pengguna jalan terancam.

NEWSTUJUH.COM,  SIDOARJO – Kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan berat di ruas jalan penghubung Gedangan-Buduran, Sidoarjo, dituding hanya menjadi formalitas belaka. Pasalnya, meski rambu larangan melintas pada jam sibuk telah terpasang jelas, kendaraan besar jenis kontainer terpantau masih bebas melenggang tanpa ada tindakan tegas dari aparat terkait.

Kondisi ini memicu kritik keras dari Imam Syafi’i, warga sekaligus pelapor yang selama ini menyoroti ketidaksesuaian kelas jalan di wilayah tersebut. Berdasarkan
pantauan langsung di lapangan pada Selasa (10/3/2026) pukul 16.16 WIB—yang merupakan puncak jam sibuk sore hari—sebuah truk kontainer tampak melintas dengan tenang di jalur yang seharusnya steril dari kendaraan berat.

Aturan Jam Operasional Kendaraan Berat Tak Efektif.

Imam Syafi’i menilai, keberadaan rambu lalu lintas yang membatasi jam operasional kendaraan besar kini tidak lebih dari sekadar pajangan di pinggir jalan.

“Rambu jam sibuk itu sekarang cuma jadi hiasan dinding jalan saja. Faktanya, di jam 16.16 WIB saat lalu lintas sedang padat-padatnya, supir kontainer masih berani melintas tanpa rasa takut,” ujar Imam kepada awak media, Sabtu (14/3/2026).

Yang lebih disayangkan, menurut Imam, tidak terlihat adanya upaya penegakan hukum dari otoritas yang berwenang, baik dari Satlantas Polresta Sidoarjo maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo, saat pelanggaran tersebut terjadi.

“Tidak ada tindakan tilang, tidak ada penghalangan. Padahal jelas-jelas ini melanggar aturan dan membahayakan pengguna jalan lain yang sedang pulang kerja. Jika aturan hanya di atas kertas tanpa pengawasan fisik, maka keselamatan warga sedang dipertaruhkan demi kepentingan logistik sepihak,” tegasnya.

Imam menambahkan bahwa kejadian ini memperkuat dugaannya mengenai adanya “pembiaran” atau maladministrasi dalam pengelolaan kelas jalan di Sidoarjo. Hal ini pula yang mendasari dirinya mengajukan keberatan resmi kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dishub Sidoarjo maupun Satlantas Polresta Sidoarjo belum memberikan pernyataan resmi terkait lemahnya pengawasan di titik-titik rawan kemacetan tersebut pada jam sibuk.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya sekadar ambisius mengajukan kenaikan status jalan menjadi Kelas I di atas kertas, namun harus mampu menjamin fungsi pengawasan agar aturan ditaati, bukan menjadi narasi administratif semata. Kenaikan status ini wajib didahului dengan peningkatan infrastruktur fisik yang nyata, seperti pelebaran jalan dan betonisasi menyeluruh, termasuk di area selatan sungai

“Jika jalur alternatif di selatan sungai hanya mengandalkan paving tanpa betonisasi, hal itu dinilai percuma karena tetap tidak akan kuat menahan beban kendaraan besar. Kondisi ini justru akan menghambat mobilitas perusahaan dan ekonomi daerah.” tambah Imam

Lebih jauh lagi, Imam memperingatkan konsekuensi hukum jika status jalan dipaksakan naik menjadi Jalan Kelas I (Jalan Provinsi). Menurutnya, hal itu akan berdampak pada hak sosial warga dan Pemerintah Desa (Pemdes) Karangbong.

“Sesuai aturan, warga tidak bisa lagi serta-merta menutup jalan untuk keperluan hajatan atau acara warga lainnya tanpa izin resmi dari tingkat Provinsi. Oleh karena itu, infrastruktur harus disiapkan matang agar kepentingan industri dan hak sosial warga tidak saling berbenturan di kemudian hari,” pungkasnya

Red