ARB Ingatkan Pembangunan NTB Harus Ramah Lingkungan

ARB menyoroti pembangunan di NTB yang dinilai mengabaikan lingkungan. Pembangunan harus ramah ekologi agar tidak memicu banjir dan bencana.

NEWSTUJUH.COM , MATARAM – Aspirasi Rakyat Bersuara (ARB) menyoroti kondisi lingkungan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai semakin tertekan akibat pembangunan yang tidak selaras dengan daya dukung alam.

Sekretaris Jenderal ARB, Mustakim Togok, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang.

Menurut Mustakim, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini baik di darat maupun laut merupakan akibat dari perilaku manusia yang mengabaikan keseimbangan alam.

Mulai dari penggundulan bukit hingga penyempitan drainase, seluruhnya berpotensi memicu bencana.

“Apa yang kita saksikan hari ini adalah peringatan nyata. Ketika alam dirusak, maka bencana akan datang tanpa pandang bulu,” ujar Mustakim, Sabtu (27/12).

ARB secara khusus menyoroti kawasan pariwisata di NTB yang kerap terdampak banjir saat musim hujan. Pesatnya pembangunan infrastruktur dinilai belum diiringi sistem mitigasi bencana dan tata kelola lingkungan yang memadai.

“Pertumbuhan pariwisata seharusnya membawa kesejahteraan, bukan justru meninggalkan beban ekologis bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

ARB juga mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi tata ruang dan perizinan pembangunan. Lemahnya pengawasan serta pembiaran terhadap praktik yang mengabaikan aspek lingkungan disebut berpotensi menjadi ancaman serius di masa depan.

Selain pemerintah dan pelaku usaha, ARB mengajak masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan, termasuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai dan saluran air.

“Menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus tegas, pengusaha wajib patuh AMDAL, dan masyarakat harus sadar lingkungan,” tambahnya.

Sebagai bentuk sikap, ARB menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain transparansi dokumen AMDAL, perbaikan sistem drainase di kawasan rawan banjir, serta penegakan hukum tegas terhadap aktivitas pembangunan ilegal yang merusak hutan dan daerah resapan air di NTB.

“Alam punya batas. Jika terus ditekan, alam akan mengambil caranya sendiri untuk menyeimbangkan,” pungkas Mustakim.