DPRD Tulungagung Kawal Arah Pembangunan 2026

⁰NEWSTUJUH.COM | TULUNGAGUNG – Rapat Paripurna Tetapkan Agenda Strategis Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung kembali menegaskan perannya sebagai penentu arah kebijakan pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Kedua Propemperda 2025, Rencana Kerja DPRD 2026, serta Penyampaian Ranperda Tahun Anggaran 2026 pada Senin (22/9/2025).

Sidang paripurna berlangsung di Gedung DPRD Tulungagung, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Marsono serta dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, Sekretaris Daerah, kepala OPD, dan perwakilan masyarakat. Turut hadir pula Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang menyampaikan paparan program prioritas eksekutif untuk tahun 2026.

Wujud Demokrasi dalam Rapat Paripurna. Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ebin Sunaryo, menegaskan bahwa rapat paripurna bukan hanya agenda seremonial, melainkan wadah penting bagi DPRD menjalankan fungsi representasi rakyat.

“Paripurna ini adalah wujud nyata tanggung jawab kami dalam menjaga prinsip demokrasi, memastikan keterwakilan masyarakat, sekaligus memperkuat mekanisme check and balance terhadap pihak eksekutif,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjaga jalannya pemerintahan daerah tetap transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun berpihak pada kebutuhan masyarakat Tulungagung.

DPRD Tulungagung menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD 2026. Seluruh rancangan peraturan daerah maupun kebijakan pembangunan wajib disusun berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD sepakat memperkuat fungsi pengawasan agar arah pembangunan di Tulungagung sesuai dengan visi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memaparkan delapan program prioritas pembangunan 2026. Beberapa di antaranya adalah:

• Percepatan pengentasan kemiskinan
• Program makan bergizi gratis bagi masyarakat kurang mampu
• Penguatan pembangunan infrastruktur
• Perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien

Menurut Bupati, seluruh program ini akan dibahas bersama DPRD agar tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Tulungagung.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif tetap menjadi kunci sukses pembangunan. Namun, DPRD tidak akan ragu dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap kebijakan.

“Kami akan mengawal setiap keputusan agar tidak keluar dari jalur aspirasi rakyat Tulungagung,” tegasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD siap berdiri di garda terdepan, memastikan seluruh program pembangunan tahun 2026 berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik.

Menjaga Transparansi dan Aspirasi Masyarakat. Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD Tulungagung untuk menunjukkan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah. Dengan adanya penetapan Propemperda, Rencana Kerja DPRD, serta Ranperda APBD 2026, DPRD mempertegas posisinya sebagai lembaga representatif rakyat yang berperan sentral dalam menentukan kebijakan strategis.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan arah pembangunan yang lebih terarah, partisipatif, serta berkelanjutan bagi masyarakat Tulungagung.

Melalui rapat paripurna kali ini, DPRD Tulungagung berhasil memperlihatkan peran sentralnya dalam mengawal pembangunan daerah tahun 2026. Penetapan Propemperda, pembahasan Rencana Kerja DPRD, serta penyampaian Ranperda APBD menjadi bukti nyata bahwa lembaga legislatif hadir untuk mengawal aspirasi rakyat.

Kolaborasi antara DPRD dan eksekutif diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.