Gelar Rakor di Hotel Berbintang , DPRD Magetan Tuai Sorotan

DPRD Magetan gelar Rakor di Hotel berbintang di Kota Solo Jawa Tengah menuai sorotan.Publik menilai tak mencerminkan komitmen efisiensi, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan berat.

NEWSTUJUH.COM , MAGETAN – Kontroversi kembali menyeruak di Kabupaten Magetan setelah terungkap bahwa DPRD Magetan menggelar rapat koordinasi (rakor) di sebuah hotel berbintang di Kota Solo, Jawa Tengah. Agenda yang berlangsung pada 6–7 Desember 2025 kemarin itu dinilai publik tidak mencerminkan komitmen efisiensi, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan berat.

Informasi yang diterima media menyebutkan, rakor dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Dewan, Bupati dan Wakil Bupati, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah peserta yang mencapai lebih dari seratus orang semakin memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut menelan biaya tidak sedikit.

Langkah DPRD menggelar pertemuan di luar daerah dianggap bertolak belakang dengan arahan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan pentingnya efisiensi anggaran untuk menutup kebocoran dan menata ulang belanja negara. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Aktivis sosial Magetan, Safrudin atau Udin, mengecam keras kegiatan tersebut.

“Magetan punya fasilitas rapat yang memadai. Tidak ada alasan logis menggunakan hotel berbintang di luar kota. Ini pemborosan dan melukai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Udin, pelaksanaan rakor jauh dari unsur urgensi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 91 Ayat (3), yang menyatakan rapat DPRD di luar gedung hanya dapat dilakukan jika ada keadaan mendesak.

“Tidak ada bencana, tidak ada situasi kahar. Kalau tetap memilih hotel mewah, itu bukan sekadar tidak etis, tetapi berpotensi masuk kategori penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

Polemik semakin mencuat karena agenda tersebut dilakukan saat Magetan sedang menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp157 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah daerah melakukan pemangkasan pada berbagai sektor, termasuk pembatalan proyek jalan, irigasi, hingga pengetatan anggaran belanja rutin seperti ATK dan perjalanan dinas.

DPRD Magetan gelar rakor di salah satu hotel berbintang di Solo Jawa Tengah yang menuai sorotan (Foto : Istimewa)

Sementara banyak program terpaksa ditunda, rakor DPRD di hotel mewah justru dianggap menunjukkan rendahnya empati terhadap kondisi masyarakat yang ikut terdampak.

“Saat rakyat mengatur ulang kebutuhan pokok, pejabat justru menikmati fasilitas hotel berbintang. Ini ironi yang tidak bisa diterima,” tambah Udin.

Salah satu peserta yang hadir mengonfirmasi adanya rakor tersebut.

“Iya benar, dua hari. Pesertanya banyak, semua pejabat dari Magetan,” ujarnya singkat.

Namun hingga kini, DPRD Magetan belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pemilihan lokasi, urgensi rapat, maupun penggunaan anggaran. Publik berharap lembaga legislatif dapat bersikap transparan agar polemik tidak semakin melebar.

Kegiatan tersebut kini menjadi sorotan tajam masyarakat dan memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai prioritas anggaran serta komitmen DPRD terhadap efisiensi yang sering mereka gaungkan sendiri saat membahas program eksekutif.

Awak media masih berupaya menghubungi pihak DPRD Magetan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.