Mengulik Alat Sadap KPK di Balik Maraknya OTT Pejabat
- account_circle Naw
- calendar_month 20 jam yang lalu
- comment 0 komentar

( Foto: Illustrasi )
Ulasan mendalam alat sadap KPK seperti ATIS, Reuven-GSMSL, dan Pegasus, cara kerja lawful interception, serta analisis pengamat IT tentang pola komunikasi korupsi
NEWSTUJUH.COM, MADIUN – Seorang anggota dewan baru saja membeli ponsel baru. Namun keesokan harinya, perangkat itu kembali diganti. Alasannya singkat: ponsel lama diduga sudah disadap. Ia merasa sedang menjadi target, sehingga memilih langkah aman. Cerita semacam ini bukan hal asing di lingkaran kekuasaan.
Korupsi di Indonesia nyaris tak pernah dilakukan secara terang-terangan. Ia dibicarakan pelan, lewat sambungan telepon, pesan singkat, atau percakapan singkat yang terasa aman. Banyak pelakunya yakin negara terlalu sibuk mengurus urusan lain. Namun asumsi itu runtuh sejak Komisi Pemberantasan Korupsi dibekali kewenangan penyadapan.
Negara seolah memasang telinga di ruang-ruang kekuasaan. Bukan untuk mendengar gosip, melainkan mencatat pola komunikasi: siapa berbicara dengan siapa, kapan, dan dalam konteks apa.
ATIS, Mesin Penyadapan Berbasis Server
Perangkat utama penyadapan dikenal dengan nama ATIS, buatan Jerman, dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah. ATIS bukan alat tempel di ponsel seperti yang kerap dibayangkan publik. Sistem ini bekerja layaknya ruang kontrol bandara yang dipantau bukan pesawat, melainkan arus percakapan.
Begitu target yang sah secara hukum dimasukkan, sistem langsung memirror panggilan suara dan data dari jaringan operator. Setiap percakapan otomatis direkam, diberi penanda waktu, nomor, dan durasi, lalu dikompresi serta dienkripsi. Kapasitasnya mampu menyimpan ratusan jam rekaman dan memantau ratusan panggilan secara simultan. Penyidik tidak harus mendengarkan satu per satu, cukup membaca pola.
Reuven-GSMSL, Membaca Jejak Komunikasi
Untuk jalur seluler yang lebih lama, digunakan perangkat Reuven-GSMSL. Fungsinya bukan menyadap isi percakapan secara detail, melainkan memetakan komunikasi GSM seperti telepon dan SMS: siapa menghubungi siapa, seberapa sering, dan pada jam berapa.
Dari pemetaan inilah biasanya terlihat kejanggalan. Menjelang pencairan proyek atau keputusan strategis, komunikasi yang sebelumnya sepi mendadak meningkat. Alat ini berfungsi sebagai pintu masuk analisis, bukan alat penindakan terakhir.
Pegasus, Alat Paling Sensitif
Nama yang paling sering membuat pejabat gelisah adalah Pegasus, spyware kelas tinggi asal Israel. Dalam konteks KPK, Pegasus bukan alat harian. Penggunaannya sangat terbatas, hanya untuk target besar dan kasus luar biasa.
Berbeda dengan ATIS yang bekerja melalui operator, Pegasus memanfaatkan celah sistem operasi ponsel. Tanpa klik dan tanpa disadari, pesan, lokasi, hingga mikrofon dapat diakses. Seluruh data dikirim ke server kendali dalam kondisi terenkripsi. Karena daya jangkaunya ekstrem, penggunaannya diawasi ketat dan sangat sensitif.
Mitos Mobil Sadap dan Jalur Resmi Penyadapan
Anggapan bahwa penyadapan dilakukan melalui mobil yang mengendap di depan rumah merupakan mitos sinetron. Metode utama penyadapan KPK terpusat di kantor, berbasis server, melalui jalur resmi yang dikenal sebagai lawful interception.
KPK bekerja sama dengan operator seluler. Dari ruang teknis, komunikasi target dialihkan secara sistematis ke pusat monitoring. Ponsel target tetap berfungsi normal sinyal stabil, pulsa tidak bocor, namun setiap komunikasi tercatat sebagai arsip negara. Ini bukan film spionase, melainkan proses administrasi hukum.
Perangkat seperti IMSI-catcher memang ada, tetapi lebih difungsikan untuk pelacakan lokasi darurat, bukan menyadap isi obrolan rutin. Pendekatan fisik justru berisiko dan lemah untuk pembuktian di pengadilan.
Pengamat IT: Pola Lebih Penting dari Isi
Menurut Erje, pengamat teknologi informasi, penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertumpu pada sensasi isi percakapan, melainkan pada analisis pola komunikasi.
“Yang dicari bukan kalimat bombastis, tetapi pola frekuensi, waktu yang berulang, dan perubahan ritme menjelang keputusan penting. Dalam IT forensik, pola seperti ini jauh lebih kuat dibanding satu atau dua rekaman suara,” ujarnya,Selasa (10/02)
Ia menambahkan, mekanisme lawful interception menempatkan penyadapan pada jalur legal dan terkontrol. Sistem bekerja di tingkat jaringan, bukan di perangkat pengguna, sehingga lebih sulit dimanipulasi dan lebih kuat secara hukum.
“Banyak orang merasa ponselnya aman karena tidak ada gejala. Padahal data komunikasinya sudah tercatat rapi di server. Ini bukan soal alat yang canggih, melainkan disiplin sistem dan konsistensi analisis,” katanya.
Ketika Teknologi Berhadapan dengan Manusia
Namun secanggih apa pun teknologi, manusia tetap menjadi faktor penentu. Sejumlah pejabat kini semakin piawai membaca pola kerja KPK. Nama Harun Masiku kerap disebut sebagai contoh bagaimana target besar mampu menghindari jerat hukum dalam waktu lama.
Alat penyadapan KPK bukan mesin jahat, melainkan telinga negara yang bekerja disiplin, legal, dan terbatas. Ia tidak mengintai rakyat biasa dan tidak mengoleksi gosip. Justru karena itu, banyak pejabat tumbang bukan karena negara terlalu pintar, melainkan karena terlalu yakin tak ada yang mendengar.
Penulis Naw
Wartawan kelahiran Madiun yang telah berkecimpung di dunia jurnalistik sejak 2005 di Jakarta. Lulusan Sarjana Ekonomi, dan pernah bergabung di sebuah stasiun televisi sebagai operator teleprompter di awal tahunnya berkarir.



Saat ini belum ada komentar