“Ratusan Massa Pejuang Gayatri Geruduk DPRD Tulungagung, Usung 20 Tuntutan”

NewsTujuh.com, TULUNGAGUNG, Halaman Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (11/9/2025), berubah menjadi lautan manusia. Ratusan massa yang menamakan diri Gerakan Pejuang Gayatri datang dari berbagai penjuru daerah, berbaris rapat membawa spanduk, poster, dan suara lantang perjuangan.

Sejak pagi, arus massa terus berdatangan. Sorak-sorai yel-yel mereka memecah suasana, namun aksi tetap berlangsung damai dan tertib.

Tidak ada yang bisa menampik, semangat rakyat benar-benar menyala di bawah terik matahari Tulungagung.

Koordinator aksi, Ahmad Dardiri, tampil penuh percaya diri di atas mobil komando.

Di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, hingga Dandim Tulungagung, ia menyampaikan orasi dengan suara bergetar namun tegas.

“Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah suara rakyat yang menuntut perubahan nyata. Cukup sudah rakyat terbelenggu ketidakadilan hukum, birokrasi yang ruwet, dan ekonomi yang kian terpuruk,” seru Dardiri disambut gemuruh tepuk tangan.

Dari 20 poin tuntutan, beberapa isu mencuat jadi sorotan utama. Massa mendesak penegakan hukum yang lebih berwibawa, termasuk percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Mereka juga mengecam maraknya galian C ilegal yang merusak lingkungan serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin mengancam ketahanan pangan daerah.

Sorotan tajam juga diarahkan pada RSUD dr. Iskak. Massa menuntut agar Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit segera dibubarkan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya memperkeruh manajemen rumah sakit kebanggaan warga Tulungagung itu.

Tak berhenti di situ, mereka juga menuntut penyelesaian konflik Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung.

Petani kecil, kata mereka, seharusnya menjadi penerima manfaat tanah, bukan justru dikuasai segelintir pihak.

Dalam tuntutan lain, Pejuang Gayatri menekankan keterbukaan anggaran daerah, pemberantasan pungli, rekrutmen aparatur berbasis merit, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui UMKM, pertanian, nelayan, dan kestabilan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, ranah sosial budaya juga tak luput dari sorotan. Massa mendesak pemerintah untuk melestarikan tradisi lokal, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, melindungi buruh, hingga menghapus diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., didesak secara langsung untuk menerima dan meneruskan aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat.

Menutup aksinya, Dardiri dengan lantang menyatakan perjuangan masih jauh dari selesai.

“Ini baru awal. Jika tuntutan rakyat ini diabaikan, kami siap kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujarnya tegas.

Aksi berakhir hingga sore dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Tidak ada insiden yang berarti, meninggalkan catatan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai namun tetap bergelora.