NewsTujuh.com, RIAU – Pemudik yang melintasi jalur darat tahun ini harus menghadapi perjalanan penuh risiko akibat kondisi jalan yang rusak parah. Salah satu titik terburuk adalah Jalan Lintas Timur di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang merupakan jalur utama penghubung antarprovinsi di Sumatra dan akses menuju Pulau Jawa.
Lubang menganga di sepanjang jalan tak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi kenyamanan berkendara. Sayangnya, kondisi ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Pemotongan dana infrastruktur berdampak langsung pada lambatnya perbaikan jalan, meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian.
Padahal, jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar masyarakat. Namun, alih-alih memberikan solusi konkret, pemerintah justru sibuk mencari pembenaran. Di tengah janji pembangunan dan laporan keuangan yang rapi, rakyat dipaksa menerima kenyataan pahit: keselamatan dan kenyamanan mereka dikorbankan atas nama efisiensi.
Sampai kapan kebijakan seperti ini harus diterima? Sampai kapan pemudik dan pengguna jalan harus menanggung risiko akibat infrastruktur yang terbengkalai? Pertanyaan ini terus menggema di benak masyarakat, sementara jalan-jalan yang hancur tetap menjadi saksi bisu ketidakpedulian pemangku kebijakan.
