NewsTujuh.com , BOYOLALI – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boyolali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) bersama Majelis Pendidikan Nonformal (PNF) di Aula Gedung PDM Boyolali. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Dikdasmen PDM Boyolali, Drs. Kamtar, dengan agenda utama: laporan monitoring dan evaluasi (monev), sosialisasi kebijakan mutasi dan rotasi kepala sekolah, serta pembentukan Badan Pelaksana Harian (BPH) di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bidang pendidikan.
Dalam sambutannya, Drs. Kamtar menekankan pentingnya pemberdayaan kepala sekolah Muhammadiyah yang masih muda dan memiliki potensi besar. “Banyak kepala sekolah Muhammadiyah yang masih muda dan belum habis masa pengabdiannya. Mereka perlu diberdayakan secara optimal, antara lain melalui mutasi ke AUM lain dalam lingkup PCM, atau dengan mengemban peran strategis sebagai anggota BPH sekolah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa BPH memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan sekolah, agar pemikiran, tenaga, dan jejaring yang dimiliki tetap memberikan kontribusi bagi kemajuan lembaga. Sekolah asal pun diharapkan tetap ikhlas memberikan dukungan moral dan material sebagai wujud taawun antar-AUM.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Bapak Budi Sugito dan Bapak Agus Sriyono. Dalam sesi diskusi, Agus Sriyono menegaskan bahwa kebijakan ini juga bersifat antisipatif. Ia mencontohkan fenomena yang terjadi di beberapa PDM tetangga, di mana kepala sekolah purna tugas direkrut oleh sekolah Islam lain dan menjadi pesaing, yang berdampak pada penurunan jumlah siswa di sekolah Muhammadiyah.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Majelis Dikdasmen dari berbagai PCM se-Kabupaten Boyolali. Beberapa PCM seperti Boyolali, Nogosari, Karanggede, dan Sambi turut menyampaikan hasil monev masing-masing.
Ketua Majelis Dikdasmen PCM Sambi, Drs. Rosyidi, M.Pd., menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. “Kebijakan ini menunjukkan visi yang jelas dari Majelis Dikdasmen untuk menjadikan sekolah Muhammadiyah lebih baik. Apalagi banyak kepala sekolah kita bukan ASN, jadi kebijakan ini memberi ruang gerak yang lebih fleksibel untuk pengembangan diri dan institusi,” ujarnya usai salat Dhuhur.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Boyolali dapat menjadi lebih maju, adaptif, dan memiliki kesinambungan kepemimpinan yang produktif serta berdedikasi.
