BeritaNasional

Rieke Desak Pencabutan Status Tambang di Ujung Kulon

7
×

Rieke Desak Pencabutan Status Tambang di Ujung Kulon

Sebarkan artikel ini
Rieke
Rieke Diah Pitaloka saat menyampaikan pernyataan di Kompleks Parlemen, dengan materi Taman Nasional Ujung Kulon (Foto: Dok Parlemen, Widya, Newstujuh.com)

Rieke Diah Pitaloka mendesak pencabutan Kepmen ESDM terkait wilayah tambang di perairan Ujung Kulon dan menolak pemindahan badak Jawa.

NEWSTUJUH.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah segera mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Kebijakan yang menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan habitat badak Jawa.

Selain menolak penetapan kawasan tersebut sebagai wilayah pertambangan, Rieke juga menyatakan keberatannya terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, perlindungan satwa langka seharusnya diprioritaskan melalui pelestarian lingkungan tempat mereka hidup. Ia menilai pemindahan badak bukan solusi utama untuk memulihkan populasinya.

“Pemulihan populasi badak bukan dilakukan dengan memindahkannya. Dengan segala hormat, badak juga memiliki hak untuk tetap berada di habitat aslinya,” ujar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rieke mengingatkan, badak Jawa telah mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan alam selama ratusan tahun. Ia mencontohkan letusan dahsyat Gunung Krakatau yang terjadi pada masa lalu sebagai salah satu peristiwa besar yang pernah dihadapi kawasan tersebut.

Karena itu, ia menilai gangguan terhadap habitat akibat aktivitas manusia, khususnya kegiatan pertambangan, justru menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

“Gunung Krakatau pernah meletus ratusan tahun lalu, tetapi badak tetap mampu bertahan. Jangan sampai habitatnya justru dirusak oleh manusia,” tegasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Rieke menyampaikan tiga rekomendasi kepada Kementerian HAM dan Komisi XIII DPR RI.

Pertama, menjadikan kajian dampak terhadap hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan sebagai bagian wajib dalam setiap proses penyusunan kebijakan sektoral.

Kedua, menunda penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan yang berpotensi bersinggungan dengan wilayah konservasi.

Ketiga, meminta pemerintah melakukan audit secara transparan terhadap peta digital maupun landasan ilmiah yang digunakan dalam penerbitan keputusan Menteri ESDM tertanggal 12 Februari 2026 tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *