Rieke juga mendorong penyatuan data spasial yang mencakup wilayah pertambangan, batas kawasan konservasi, daerah tangkapan nelayan, hingga ruang hidup masyarakat hukum adat dalam sistem Satu Data Indonesia.
Menurutnya, keterpaduan data tersebut penting untuk memperkuat pengawasan dan memastikan kebijakan pemerintah tidak mengabaikan kepentingan lingkungan maupun hak masyarakat.
Ia turut menekankan pentingnya memasukkan prinsip akuntabilitas kebijakan lintas sektor dalam pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM.
Rieke menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah cepat dengan mengevaluasi sekaligus mencabut keputusan yang menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan.
Baginya, kelestarian habitat badak Jawa harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan eksploitasi sumber daya alam.











