Hukum

Supriyanto Dorong Perlindungan Hukum dan Akuntabilitas Polri

16
×

Supriyanto Dorong Perlindungan Hukum dan Akuntabilitas Polri

Sebarkan artikel ini
perlindungan-hukum-anggota-polri
Supriyanto, seorang purnawirawan Polri berikan opini terhadap institusi Kepolisian (Foto: Credit, NewsTujuh.com)

Purnawirawan Polri Supriyanto mendorong penguatan perlindungan hukum anggota Polri yang tetap mengedepankan netralitas dan akuntabilitas.

NEWSTUJUH.COM, MADIUN – Penguatan perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai penting untuk menjamin keamanan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, perlindungan tersebut harus berjalan seimbang dengan prinsip netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pandangan tersebut disampaikan Supriyanto, seorang purnawirawan Polri yang kini berkecimpung di dunia media, Sabtu (21/11/2026). Ia menilai, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada anggota kepolisian yang menjalankan tugas secara sah, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Supriyanto, tuntutan agar Polri bekerja secara profesional harus diikuti dengan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap anggota yang menjalankan tugas sesuai aturan.

“Jangan hanya menuntut polisi profesional, negara juga harus menjamin perlindungan hukum bagi anggota yang bertugas secara sah. Jangan sampai aparat yang sedang menegakkan hukum justru menjadi sasaran ancaman, intimidasi, maupun kekerasan,” ujar Supriyanto.

Ia menjelaskan, tugas kepolisian memiliki risiko tinggi. Anggota Polri di lapangan kerap menghadapi berbagai ancaman, mulai dari intimidasi, penghalangan tugas, kekerasan fisik, hingga risiko luka berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa.

Menurutnya, perlu ada kajian terhadap pembentukan regulasi khusus maupun penyempurnaan aturan yang telah berlaku. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait perlindungan anggota Polri dari ancaman, kekerasan, serta tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas kepolisian.

Meski demikian, Supriyanto menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan berarti memberikan kekebalan kepada anggota Polri. Setiap kewenangan harus dijalankan sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penguatan perlindungan terhadap aparat harus diimbangi dengan komitmen menjaga netralitas institusi kepolisian.

Menurutnya, Polri harus berdiri di atas semua golongan dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik maupun latar belakang.

“Polisi harus melindungi seluruh rakyat tanpa memandang pilihan politik, latar belakang, golongan, maupun perbedaan pandangan. Polri adalah alat negara, bukan alat kelompok, partai politik, ataupun kepentingan kekuasaan tertentu,” tegasnya.

Ia menambahkan, netralitas kepolisian tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Penggunaan kewenangan, seragam, fasilitas, anggaran, maupun institusi kepolisian tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Prinsip netralitas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *