Selain menyoroti perlindungan aparat dan netralitas, Supriyanto menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum tetap harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Baginya, pangkat, jabatan, maupun kewenangan sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
“Prinsipnya harus seimbang. Negara melindungi polisi yang menjalankan tugas secara sah, polisi melindungi rakyat tanpa diskriminasi politik, dan polisi yang melanggar hukum tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada kekebalan hukum,” katanya.
Supriyanto juga mendorong agar gagasan penguatan regulasi tersebut dikaji secara komprehensif oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan unsur kepolisian, ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil.
Menurutnya, regulasi yang dibentuk harus mampu memberikan perlindungan kepada aparat sekaligus menjamin hak masyarakat, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Ia berharap, keseimbangan antara perlindungan hukum, netralitas, dan penegakan disiplin dapat menjadi bagian dari upaya membangun Polri yang profesional, berintegritas, humanis, serta semakin dipercaya masyarakat.
“Polisi harus kuat karena hukum, bukan karena kekuasaan. Negara wajib melindungi polisi yang bekerja secara benar, tetapi hukum juga harus tetap berlaku bagi setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran,” pungkas Supriyanto.













