Gerindra Janjikan Rp10 Juta bagi Pelapor Penyelewengan BBM Subsidi, Masyarakat Diminta Rekam Bukti

Partai Gerindra menjanjikan hadiah Rp10 juta bagi masyarakat yang melaporkan penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar. Program ini bertujuan mendorong partisipasi publik dalam mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran.

NEWSTUJUH.COM,  JEMBER – Partai Gerindra menjanjikan imbalan sebesar Rp10 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi atau bukti terkait praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Program ini difokuskan terutama pada dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang selama ini kerap menjadi sorotan, karena diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Ketua DPP Gerindra, Bambang Haryadi, mengatakan langkah tersebut bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran.

“Kami menyiapkan Rp10 juta bagi siapa saja yang memberikan informasi terkait penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan dapat merekam aktivitas mencurigakan sebagai bukti. Salah satu modus yang kerap terjadi, menurutnya, adalah pemindahan BBM subsidi dari tangki di SPBU ke kendaraan lain pada waktu tertentu, seperti malam hingga dini hari.
Praktik tersebut diduga dilakukan untuk mengalihkan BBM bersubsidi kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima.

“Silakan masyarakat merekam aktivitas yang diduga sebagai penyelewengan, lalu serahkan bukti tersebut kepada pengurus Gerindra di daerah,” jelasnya.

Jalur Pelaporan:

Gerindra juga membuka jalur pelaporan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Bukti rekaman dapat disampaikan melalui:

Pengurus DPC Gerindra di tingkat kabupaten/kota

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra
Perwakilan pengurus partai di daerah setempat

Melalui mekanisme tersebut, laporan masyarakat diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
Bambang menegaskan bahwa BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, antara lain:
Angkutan umum
Nelayan
Petani
Pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Karena itu, penyalahgunaan BBM subsidi dinilai merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi sektor tertentu seperti petani, nelayan, dan angkutan umum. Kita harus memastikan distribusinya tepat sasaran,” tukasnya.

Gerindra juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi. Menurut Bambang, penyelewengan sering kali melibatkan oknum tertentu yang bekerja sama dengan pihak penampung atau pembeli BBM subsidi secara ilegal.

Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan praktik penyalahgunaan tersebut dapat diminimalkan sehingga program subsidi energi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.

Sebelumnya, langkah tegas juga diambil aparat kepolisian bersama pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPR RI dalam memberantas praktik mafia BBM. Sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jember disegel setelah diduga terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi ke sektor non-subsidi, Sabtu (14/03/2026).

“Kami sudah sepakat, untuk sementara SPBU ini kita segel untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Ada kejanggalan yang ditemukan, dan kami dari Polres Jember akan terus mengusut siapa saja sosok di balik praktik ini. BBM subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak,” ucap Wakapolres Jember Kompol Ferry Dharmawan di lokasi kejadian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi, yang turut hadir di lokasi, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat.

“Saya minta kepada rekan-rekan kepolisian, jangan takut. Mau siapa pun di belakangnya, dari lembaga mana pun, lawan. Kami dari Fraksi Gerindra akan berdiri di belakang kalian,” tegas Bambang.

Wartawan : Naw