Pengamat politik Madiun Handaruhing mengulas tujuh paradigma kepemimpinan Indonesia, dari Soekarno hingga Jokowi, menuju transformasi ekonomi nasional.
NEWSTUJUH.COM, MADIUN – Pengamat politik Madiun, Handaruhing, menilai sejarah pemerintahan Indonesia bukan sekadar pergantian presiden, melainkan perjalanan perubahan paradigma dalam membangun bangsa. Perjalanan tersebut mencakup tujuh fase utama, mulai dari kedaulatan nasional, pembangunan, transisi demokrasi, pluralisme, konsolidasi, reformasi, hingga transformasi ekonomi.
“Kalau kita membaca sejarah pemerintahan Indonesia, jangan hanya melihat siapa presidennya dan berapa lama berkuasa. Kita harus melihat paradigma apa yang dibawa, persoalan apa yang dihadapi, dan warisan apa yang ditinggalkan bagi perjalanan bangsa,” ujar Handaruhing.
Menurutnya, era Presiden Soekarno (1945–1967) menitikberatkan pada kedaulatan nasional, politik luar negeri bebas aktif, dan anti-kolonialisme. Sementara itu, pemerintahan Soeharto (1967–1998) mengutamakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan, meskipun tetap menyisakan persoalan demokrasi serta kebebasan politik.
Memasuki era B. J. Habibie (1998–1999), Indonesia menghadapi krisis ekonomi sekaligus memulai transisi demokrasi. Selanjutnya, pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999–2001) menonjolkan pluralisme, toleransi, dan kesetaraan warga negara sebagai bagian penting dalam menjaga kemajemukan bangsa.
Pada masa Megawati Soekarnoputri (2001–2004), konsolidasi negara dan stabilitas politik menjadi perhatian utama. Sementara itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004–2014) memperkuat konsolidasi demokrasi, stabilitas makroekonomi, reformasi kelembagaan, serta agenda pemberantasan korupsi.
Adapun era Joko Widodo atau Jokowi (2014–2024) memberikan penekanan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, dan industrialisasi. Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas serta meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
“Kalau diringkas, perjalanan pemerintahan Indonesia bergerak dari kedaulatan menuju pembangunan, kemudian transisi, pluralisme, konsolidasi, reformasi, hingga transformasi ekonomi. Setiap zaman memiliki agenda utama yang berbeda, tetapi semuanya menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa dalam membangun negara,” ungkap Handaruhing, Rabu malam (14/10/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas demokrasi, pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak warga negara, dan penegakan keadilan. Karena itu, setiap era kepemimpinan perlu dievaluasi secara objektif agar capaian dan kekurangannya menjadi pelajaran bagi masa depan.
Dengan demikian, sejarah kepemimpinan Indonesia memperlihatkan proses panjang dalam mencari keseimbangan antara kedaulatan, pembangunan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Tantangan ke depan adalah memastikan transformasi ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ini loh yang namanya penengah, mengambil sudut pandang lebih luas