Ketiga serikat pekerja menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu pertimbangan utama. Pekerja merupakan bagian penting dalam menggerakkan produktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dialog Sosial dan Sinergi Tripartit
Melalui forum Dewan Pengupahan, SP PLN, SP Rejoagung, dan SP INKA menjalankan fungsi representasi dengan menyampaikan aspirasi, pandangan, serta argumentasi yang mewakili kepentingan pekerja/buruh Kota Madiun. Mereka berharap usulan kenaikan upah sebesar 8,17% dapat menjadi pertimbangan dalam rekomendasi UMK Kota Madiun Tahun 2027.
Perjuangan tersebut juga mengedepankan pentingnya dialog sosial dan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perlu menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Kami hadir bukan hanya membawa aspirasi masing-masing organisasi, tetapi juga mengemban amanah untuk menyuarakan kepentingan teman-teman pekerja/buruh Kota Madiun yang kami wakili dalam Dewan Pengupahan. Kami berharap aspirasi kenaikan UMK sebesar 8,17% dapat menjadi perhatian serius. Ini bukan semata-mata memperjuangkan angka kenaikan upah, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga daya beli, dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi pekerja beserta keluarganya,” ungkap perwakilan unsur Serikat Pekerja.
Harapan dan Komitmen
Ketiga serikat pekerja berharap rekomendasi UMK Kota Madiun Tahun 2027 dapat mengakomodasi aspirasi pekerja/buruh dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui sinergi ini, SP PLN, SP Rejoagung, dan SP INKA menegaskan komitmennya: tiga serikat pekerja, satu suara perjuangan—mengemban amanah pekerja, memperjuangkan kesejahteraan, dan mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan.













