NewsTujuh.com , MADIUN – Dalam upaya meningkatkan efisiensi, kualitas, dan transparansi proses rekrutmen, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerapkan sejumlah kebijakan strategis untuk tahun 2025.
Polri Terapkan Empat Kebijakan Baru dalam Rekrutmen 2025: Efisiensi, Transparansi, dan Kebutuhan Daerah Jadi Prioritas.
Langkah-langkah ini diambil guna menjawab tantangan kebutuhan personel yang semakin kompleks, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Berikut Empat kebijakan yang dirangkum dalam berbagai sumber ;
1. Kebijakan “Zero Minimum Growth” Polri menetapkan kebijakan “zero minimum growth” dalam rekrutmen, yang berarti jumlah personel baru yang direkrut hanya untuk menggantikan anggota yang pensiun, meninggal dunia, atau diberhentikan. Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dan optimalisasi pemanfaatan personel yang ada, serta mencegah pembengkakan jumlah anggota yang tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia.
2. Fokus pada Kualitas dan Karakter.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya merekrut personel yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter yang kuat. Dalam hal ini, rekrutmen akan diprioritaskan bagi kalangan santri dan hafiz Al-Qur’an, dengan harapan mereka membawa nilai-nilai moral, etika yang baik, serta disiplin tinggi ke dalam institusi kepolisian.
3. Penghapusan Jalur Khusus Mulai tahun 2025, Polri menghapus jalur rekrutmen khusus seperti rekrutmen proaktif (rekpro) dan kuota khusus lainnya. Semua proses seleksi akan dilakukan melalui jalur reguler guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap calon anggota Polri memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan kompetensinya.
4. Penyesuaian Berdasarkan Kebutuhan Daerah, Polri juga menyesuaikan kuota penerimaan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai contoh, Polda Papua yang sebelumnya menerima kuota 2.000 personel pada 2024, kini masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri untuk alokasi tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa distribusi kuota dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing.
Melalui empat kebijakan tersebut, Polri berharap dapat mencetak personel yang tidak hanya kompeten, namun juga berintegritas tinggi serta sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dinamika nasional.
