NEWSTUJUH.COM, YOGYAKARTA – Muhammadiyah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui program Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM). Program ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan Muhammadiyah.
Melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM), Muhammadiyah menempatkan program pemenuhan gizi sebagai implementasi nyata Teologi Al-Maun. Semangat tersebut diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memastikan tersedianya makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.
Direktur BPPGM Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, mengatakan program Makan Bergizi Muhammadiyah tidak sekadar berbicara mengenai distribusi makanan atau penyusunan menu. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari pemahaman dan pengamalan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Hal itu disampaikan Yamin saat Pelatihan dan Uji Sertifikasi Chef Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta Kampus 1, Sabtu (5/9/26)
“Seperti filosofi dan ideologi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan,” ujar Yamin.
Untuk memastikan kualitas layanan, BPPGM menetapkan standar kompetensi bagi sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (SPPGM), termasuk tenaga juru masak atau chef. Sertifikasi kompetensi dinilai penting agar setiap dapur mampu menghasilkan makanan yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Wakil Direktur BPPGM Muhammadiyah, Ahmad Ma’ruf, mengatakan Muhammadiyah menargetkan standar pengelolaan dapur hingga mencapai kategori terbaik atau Grade A.
“Grade A itu tidak sekadar alatnya lengkap dan sempurna, tapi SDM-nya punya kompetensi,” kata Ma’ruf.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program. Kompetensi chef dan tenaga dapur dibutuhkan untuk memastikan makanan yang disajikan memiliki standar keamanan, nilai gizi yang baik, serta dapat diterima oleh masyarakat.
Pelatihan dan uji sertifikasi tersebut mendapat dukungan dari Unisa Yogyakarta melalui penyediaan fasilitas Laboratorium Gizi. Rektor Unisa Yogyakarta, Warsiti, menyebut keterlibatan kampus merupakan bentuk pengabdian dan dukungan terhadap program Persyarikatan Muhammadiyah.
“Kami sudah ready dengan semua peralatan yang akan disiapkan dalam rangka kegiatan sertifikasi kompetensi ini,” ujar Warsiti.
Selain meningkatkan kualitas makanan dan SDM, Muhammadiyah juga memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Muhammadiyah. BPPGM menempatkan pengawas internal di setiap dapur untuk memastikan tata kelola berjalan transparan dan sesuai standar.
Yamin menjelaskan, pengawasan tersebut dilakukan secara independen dengan tambahan personel dari Muhammadiyah. Mereka bertugas sebagai penanggung jawab sekaligus pengawas yang melekat pada setiap dapur SPPGM.
Sistem tata kelola program juga didampingi oleh Lembaga Pengawas dan Pembina Keuangan (LPPK) Muhammadiyah serta Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah. Pendampingan ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengelolaan anggaran hingga proses distribusi makanan.
Saat ini, BPPGM juga telah berstatus sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Status tersebut menjadi landasan bagi keberlanjutan program pelayanan dan pemenuhan gizi Muhammadiyah.
Melalui standarisasi dapur, peningkatan kompetensi chef bersertifikat, serta sistem pengawasan yang ketat, Muhammadiyah berharap program Makan Bergizi Muhammadiyah dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.