Kaprodi S2 Hukum UDB : Penegakan Hukum Harus Tegas, Adil, dan Tidak Tebang Pilih

Kaprodi S2 Hukum UDB, Suratno Pradotodiningrat, menegaskan penegakan hukum harus tegas, adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

NEWSTUJUH.COM, SURAKARTA – Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keadilan, ketertiban, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, setiap proses hukum harus dijalankan berdasarkan aturan perundang-undangan, prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelanggar. Lebih dari itu, proses hukum harus mampu menjamin kepastian hukum, memberikan rasa keadilan, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dosen sekaligus Ketua Program Studi (Kaprodi) S2 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta, Dr. KRA Suratno Pradotodiningrat, S.H., M.H., memberikan perspektif akademis mengenai pentingnya menjaga integritas dalam penegakan hukum.

Suratno mengatakan, dari perspektif hukum, prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum harus menjadi pedoman utama bagi seluruh aparat penegak hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, kekuasaan, kekayaan, maupun latar belakang seseorang.

BACA JUGA

Kasus Dugaan Penyadapan Jadi Ujian Demokrasi dan Supremasi Hukum 8 Nov 2026

Supremasi Hukum Jadi Sorotan, Dr. KRA. Suratno: Hukum Jangan Tunduk pada Penguasa 31 Okt 2026

Kisah Buya Hamka dan Politik, Sahabat yang Pernah Dipenjarakan Soekarno 6 Nov 2026

Peringati Hari Pahlawan, Siswa SMP Muhammadiyah PK Gelar Cosplay Pahlawan 10 Nov 2026

“Penegakan hukum juga harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap dugaan pelanggaran wajib ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah”, jelasnya, Selasa (10/11/2026).

Suratno menambahkan, kepercayaan publik terhadap institusi hukum sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam menjalankan kewenangannya. Ketika hukum diterapkan secara selektif, kepercayaan masyarakat berpotensi menurun dan rasa keadilan dapat tercederai.

“Oleh sebab itu, reformasi penegakan hukum tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga integritas, keberanian, dan komitmen moral dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan”, tambahnya.

“Pada akhirnya, hukum harus menjadi instrumen keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan alat untuk melindungi kepentingan kelompok maupun individu tertentu”, pungkasnya.