Unit PPA Satreskrim Polres Madiun Kota menjadi narasumber sosialisasi pencegahan TPPO di Aula UPTD PPA Dinas Sosial Kota Madiun.
NEWSTUJUH.COM, MADIUN – Polres Madiun Kota melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim terus mendorong upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satunya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan di Kota Madiun.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (18/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Sosial Kota Madiun.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Unit PPA Satreskrim Polres Madiun Kota hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang kepada para peserta.
Sosialisasi ini dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Madiun, PengadilaPolres Madiun Kota, TPPO, Satreskrim, Unit PPA, Sosialisasi TPPO, Kn Negeri, Bakorwil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, konselor UPTD PPA, pendamping rehabilitasi sosial (pekerja sosial), serta unsur kecamatan di Kota Madiun.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pencegahan TPPO melalui koordinasi dan peran aktif masing-masing lembaga.
Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama Wida Prastianto, S.H., S.I.K.menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang.
“Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak. Kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengenali berbagai modus perekrutan yang mencurigakan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perdagangan orang,” ujar Kapolres.
Melalui kegiatan tersebut, anggota Unit PPA berharap para peserta semakin memahami langkah-langkah pencegahan TPPO sehingga dapat turut menyampaikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
Polres Madiun Kota juga mendorong sinergi lintas instansi agar upaya pencegahan perdagangan orang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih luas lapisan masyarakat.













