NasionalPolitik

Demokrasi Indonesia Dinilai Kian Terpinggirkan, Elite Politik Jadi Sorotan

3
×

Demokrasi Indonesia Dinilai Kian Terpinggirkan, Elite Politik Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
DEMOKRASI INDONESIA
Opini Dr. KRA Suratno Pradotodiningrat SH.,MH (tengah). (Foto : Nawan, NewsTujuh.com)

Demokrasi Indonesia dinilai menghadapi ujian serius. Akademisi UDB menyoroti dominasi elite politik, pengawasan kekuasaan, dan penegakan hukum.

NEWSTUJUH.COM, MADIUN – Praktik demokrasi di Indonesia dinilai tengah menghadapi ujian serius. Reformasi yang dahulu diperjuangkan dengan pengorbanan besar kini dihadapkan pada realitas politik yang semakin pragmatis, dengan kepentingan kekuasaan dan konsolidasi elite dinilai lebih dominan dibandingkan kepentingan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Dr. KRA. Suratno Pradotodiningrat, S.H., M.H., Dosen sekaligus Kaprodi Magister Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta (UDB), dalam pandangannya mengenai kondisi demokrasi dan politik Indonesia.

Menurutnya, menguatnya dominasi koalisi politik, melemahnya fungsi pengawasan, polemik antarelite, serta persoalan penegakan hukum menjadi indikasi adanya persoalan mendasar dalam praktik demokrasi. Selain itu, penyempitan ruang kebebasan sipil dan belum optimalnya pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian serius.

Ia menilai demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum. Demokrasi harus menjamin adanya pengawasan terhadap kekuasaan, kebebasan menyampaikan kritik, serta penegakan hukum yang independen.

Kondisi menjadi semakin mengkhawatirkan ketika kekuasaan tidak lagi merasa perlu dikontrol dan kritik justru dianggap sebagai ancaman. Padahal, pemerintah bukan pemilik negara, DPR bukan sekadar pendukung kekuasaan, dan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik.

Menurutnya, politik Indonesia tidak boleh berubah menjadi arena transaksi jabatan dan pembagian kekuasaan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara berpotensi semakin terkikis. Demokrasi mungkin tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi kedaulatan rakyat.

Karena itu, seluruh elite politik dinilai perlu melakukan introspeksi. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan hukum, lembaga legislatif yang independen, partai politik berintegritas, serta pemerintahan yang terbuka terhadap kritik.

Ia menegaskan, kerusakan terbesar sebuah negara bukan semata-mata ketika kondisi ekonominya melemah, melainkan ketika kekuasaan kehilangan moral, hukum kehilangan keberanian, dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap negaranya sendiri.

Demokrasi harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni rakyat. Bukan untuk kepentingan elite atau melanggengkan kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *