Dr. KRA. Suratno Pradotodiningrat mengulas hubungan hukum dan kekuasaan serta pentingnya konstitusi, keadilan, dan demokrasi Indonesia.
NEWSTUJUH.COM – Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan demokrasi dan penegakan hukum nasional. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar soal siapa yang memegang tampuk kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik, melainkan pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan benar-benar dijalankan sesuai dengan konstitusi dan demi kepentingan rakyat?
Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menempatkan hukum di atas segala kepentingan politik. Namun, realitas penyelenggaraan negara kerap menyisakan keraguan: apakah hukum telah menjadi panglima yang sesungguhnya, atau justru masih berjalan di bawah bayang-bayang kekuasaan?
Demokrasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum semata. Demokrasi harus tercermin dalam kebebasan berpendapat, independensi lembaga peradilan, transparansi pemerintahan, serta keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak adil tanpa memandang kedudukan maupun jabatan seseorang.
Kritik paling tajam muncul ketika hukum terasa sangat tegas terhadap masyarakat kecil, namun kerap terlihat ragu dan berhati-hati saat berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika ketimpangan penegakan hukum terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara akan semakin terkikis dan sulit dipulihkan.
Kekuasaan memang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, konstitusi harus menjadi batas mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk mereka yang memegang kekuasaan tertinggi sekalipun.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu memahami bahwa setiap kebijakan dan produk undang-undang bukan sekadar hasil kompromi politik antar-elit. Setiap aturan harus mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Partisipasi publik tidak boleh hanya menjadi formalitas, dan suara kritis dari masyarakat, akademisi, maupun pers tidak boleh dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas negara.
Dari sudut pandang politik hukum, persoalan terbesar Indonesia bukanlah kurangnya peraturan perundang-undangan. Justru tantangannya terletak pada konsistensi penegakannya. Peraturan dapat dibuat sebanyak-banyaknya, tetapi tanpa integritas, keberanian, dan komitmen terhadap keadilan, hukum hanyalah dokumen tertulis yang kehilangan makna di tengah kehidupan masyarakat.
Rakyat tidak membutuhkan janji-janji politik, pidato indah tentang demokrasi, maupun slogan negara hukum. Yang rakyat butuhkan adalah kepastian hukum, keadilan yang nyata dan terasa, pelayanan publik yang memadai, serta pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indonesia tidak boleh terjebak dalam demokrasi prosedural yang tampak sempurna di atas kertas saja. Demokrasi yang sejati memberi ruang bagi kritik yang membangun, melindungi hak-hak warga negara, dan menjamin setiap penyelenggara negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakannya.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan bangsa ini bukan terletak pada siapa yang paling kuat memegang kekuasaan, melainkan siapa yang paling bersedia menundukkan kepatuhannya kepada hukum. Sebab, dalam negara hukum yang sesungguhnya, tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi, dan tidak ada kekuasaan yang boleh kebal terhadap keadilan.
