Sementara Pasal 6 KEJ menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa independensi merupakan fondasi utama profesi jurnalistik. Penerimaan uang atau fasilitas yang berpotensi memengaruhi objektivitas pemberitaan harus dihindari.
Kartu pers bukanlah alat untuk meminta uang. Demikian pula organisasi maupun lembaga pers tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi.
Wartawan seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah dan masyarakat. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara profesional, berani, dan bertanggung jawab, bukan menciptakan ketakutan di tengah pelaksanaan pembangunan.
“Marwah jurnalistik harus dijaga bersama. Jangan karena ulah segelintir orang, wartawan yang benar-benar bekerja secara profesional ikut terkena dampaknya. Pers adalah pilar demokrasi dan kontrol sosial, bukan alat untuk menakut-nakuti,” tambahnya, Rabu (11/11/2026).
Pembangunan daerah membutuhkan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers. Namun, pengawasan harus dilakukan berdasarkan fakta, data, serta kepentingan publik.
Mengkritik boleh, mengawasi wajib, tetapi meminta-minta dan mengancam bukan bagian dari tugas jurnalistik.
Menjaga kehormatan profesi wartawan bukan hanya tanggung jawab organisasi pers maupun Dewan Pers, melainkan kewajiban setiap insan yang mengaku menjalankan profesi jurnalistik.
