PolitikPemerintahan

DPRD Tulungagung Setujui Ranperda APBD 2026

3
×

DPRD Tulungagung Setujui Ranperda APBD 2026

Sebarkan artikel ini
DPRD Tulungagung
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung membahas persetujuan bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. (Bayu Krisna, NewsTujuh.com)

DPRD dan Pemkab Tulungagung menyepakati Ranperda APBD 2026 dengan rencana belanja daerah mencapai Rp3,21 triliun.

NEWSTUJUH.COM, TULUNGAGUNG – DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,21 triliun.

Persetujuan bersama itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Graha Wicaksana, lantai II Gedung DPRD, Selasa (18/11/2025).

Rapat paripurna tersebut sekaligus membahas pengumuman Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas sejumlah Ranperda Kabupaten Tulungagung.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan dihadiri Bupati Gatut Sunu Wibowo, Wakil Bupati Ahmad Baharudin, Sekretaris Daerah Tri Hariadi, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Tulungagung.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Jumat, 14 November 2025.

Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 37 anggota hadir. Dengan jumlah tersebut, Marsono menyatakan kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.

Belanja Daerah Capai Rp3,21 Triliun

Dalam agenda pembahasan APBD 2026, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung, Binti Luklukah, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama terkait komposisi anggaran daerah.

Berdasarkan laporan tersebut, struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp2.992.753.505.059,87 dan belanja daerah sebesar Rp3.211.000.000.000.

Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp218.768.202.469. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat nihil atau Rp0, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp218.768.202.469. Adapun SiLPA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp0.

Setelah melalui pembahasan dan mempertimbangkan berbagai aspek, Banggar DPRD Tulungagung merekomendasikan agar Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setelah mempertimbangkan berbagai aspek pembahasan, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan rekomendasi agar Ranperda tentang APBD 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung,” ujar Binti Luklukah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *