NewsTujuh.com , SURABAYA – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat di dua titik strategis di Kota Surabaya: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Timur dan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.
Aksi ini merupakan respons atas dugaan pembiaran dan kelalaian yang dilakukan oleh sejumlah pejabat lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Timur. AMI menuding adanya peredaran narkotika jenis sabu dan penggunaan handphone ilegal yang dibiarkan oleh Kalapas, KPLP, Kamtib, Karutan, dan KPR.
Lapas Jadi “Las Vegas”?
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, dalam keterangannya kepada awak media (11/6/2025), menyebut bahwa beberapa lapas dan rutan di Jatim telah berubah bak “Las Vegas”, tempat di mana pelanggaran hukum justru marak dan dibiarkan.
“Kami mencium adanya ketidakprofesionalan petugas lapas dan rutan. Mereka diduga menutup-nutupi bahkan melindungi praktik pungli, peredaran HP, serta penyalahgunaan narkoba. Ini mencederai semangat reformasi birokrasi,” ujar Baihaki.
Tuntutan Tegas: Pecat dan Penjarakan Oknum Nakal
AMI menyerukan tindakan tegas terhadap seluruh oknum yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal di dalam lapas dan rutan. Mereka menuntut pemecatan tidak hormat, bahkan proses hukum terhadap sipir maupun pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya.
“Kami tidak ingin warga binaan jadi korban ketamakan aparat. Jika ada sipir yang justru menjadi pemasok narkoba, harus segera dicopot, dipecat, dan dipenjarakan,” tegas Baihaki.
Seruan Reformasi dan Investigasi Terbuka
AMI menilai lemahnya pengawasan menjadi akar persoalan yang membuat pelanggaran hukum di dalam lapas terus berulang. Dalam aksinya nanti, mereka mengusung tiga tuntutan utama:
1. Copot dan pecat pejabat lapas/rutan yang lalai dan terlibat praktik ilegal.
2. Audit menyeluruh dan inspeksi mendadak di seluruh lapas dan rutan Jawa Timur.
3. Libatkan pengawasan eksternal dari masyarakat sipil dalam reformasi sistem pemasyarakatan.
AMI juga mendesak keterlibatan langsung dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Komisi III dan XIII DPR RI, serta Komisi A DPRD Jatim untuk melakukan investigasi independen dan terbuka.
Ratusan Massa Akan Turun Aksi Damai
Informasi internal menyebutkan bahwa aksi akan melibatkan ratusan hingga ribuan peserta dari anggota AMI dan jaringan organisasi sipil lainnya. Mereka memastikan aksi akan berlangsung damai, terstruktur, dan sesuai aturan.
“Kami akan patuhi protokol keamanan, tapi tuntutan kami akan tetap tegas dan lantang,” jelas Baihaki.
Peringatan untuk Pemerintah: Jangan Bungkam
AMI mengingatkan agar pemerintah, khususnya Presiden RI, tidak menutup mata terhadap masalah ini. Jika tidak segera ditanggapi, AMI khawatir akan muncul krisis kepercayaan publik terhadap negara.
“Jika dibiarkan, publik akan menganggap pemerintah sengaja melindungi praktik-praktik kotor ini. Kami tidak akan berhenti bergerak sampai ada tindakan nyata,” kata Baihaki.
Penjara Harus Jadi Tempat Rehabilitasi, Bukan Bisnis Gelap
AMI menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan upaya mengembalikan fungsi lapas dan rutan sebagai tempat rehabilitasi, bukan arena bisnis gelap.
Kini, publik menanti: akankah negara bertindak membersihkan lembaga pemasyarakatan, atau terus membiarkan “Las Vegas” versi penjara tumbuh subur di balik jeruji?
