NEWSTUJUH.COM, BLITAR – Pemandangan tak lazim terjadi di halaman Balai Kota Blitar, Senin (7/9/2026). Ratusan atlet, pelatih, dan wali murid menggelar aksi menyuarakan persoalan olahraga di Kota Blitar. Yang menarik, barisan massa dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba.
Elim hadir bukan semata dalam kapasitasnya sebagai Wakil Wali Kota Blitar, melainkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar. Bersama para atlet dan pelatih, ia menyampaikan tuntutan terkait sejumlah persoalan yang dinilai menghambat persiapan kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur.
Persoalan utama yang disorot dalam aksi tersebut adalah akses kantor sekretariat KONI Kota Blitar yang disebut masih terkunci serta dana hibah untuk kebutuhan persiapan dan pembinaan atlet yang belum dapat direalisasikan.
Elim menilai persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap atlet dan pelatih. Terlebih, persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur membutuhkan dukungan fasilitas dan operasional yang memadai.
“Kami sudah tiga kali mengirim surat permohonan audiensi resmi kepada Bapak Wali Kota, tetapi belum mendapatkan jawaban. Bahkan saat DPRD menggelar hearing, beliau juga tidak hadir,” ujar Elim.
Polemik pencairan dana hibah disebut berkaitan dengan status Elim sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar disebut mempertanyakan kewenangan seorang Plt dalam proses administrasi dan penandatanganan pencairan anggaran.
Namun, Elim memiliki pandangan berbeda. Ia menegaskan bahwa kepengurusan KONI Kota Blitar memiliki dasar legalitas dan telah memperoleh pengakuan dari pihak terkait.
“Alasan Pemkot menurut kami belum jelas. Di daerah lain banyak Plt yang dapat menjalankan proses administrasi anggaran. SK kami juga sah,” tegasnya.
Aksi tersebut sempat berlangsung dengan suasana tegang dan diwarnai perdebatan. Untuk menjaga ketertiban serta membedakan peserta aksi dari pihak lain yang tidak berkepentingan, massa dari unsur KONI menggunakan pita berwarna merah muda sebagai tanda identitas.
Menurut Elim, persoalan yang terjadi harus segera diselesaikan mengingat waktu menuju pelaksanaan Porprov Jawa Timur semakin terbatas. Ia khawatir keterlambatan penyelesaian masalah justru akan mengorbankan persiapan para atlet.
“Kasihan atlet dan pelatih. Bagaimana mereka bisa berlatih maksimal jika fasilitas masih terkendala dan kebutuhan operasional belum terpenuhi,” katanya.
Setelah aksi berlangsung, dilakukan pertemuan antara sejumlah pihak untuk mencari jalan keluar. Pertemuan tersebut menghasilkan nota kesepakatan yang melibatkan tiga unsur, yakni KONI Kota Blitar, DPRD Kota Blitar, dan perwakilan Pemerintah Kota Blitar.
Dokumen kesepakatan ditandatangani oleh Elim Tyu Samba, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul, serta Pj Sekretaris Daerah yang mewakili pihak eksekutif. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengembalian akses atau kunci kantor KONI serta percepatan penyelesaian dana hibah.
Elim berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Ia meminta seluruh pihak segera menindaklanjuti hasil kesepakatan demi memastikan persiapan atlet tidak kembali terganggu.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak kembali mengingkari kesepakatan. Kami meminta semuanya segera direalisasikan karena yang menjadi taruhan adalah persiapan dan masa depan para atlet Kota Blitar,” pungkas Elim.
Aksi yang dipimpin seorang Wakil Wali Kota terhadap pemerintahannya sendiri tersebut menjadi sorotan tersendiri. Peristiwa ini sekaligus menggambarkan adanya persoalan koordinasi yang perlu segera diselesaikan agar pembinaan olahraga di Kota Blitar tidak terdampak lebih jauh.
