MUI tetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Larangan mencakup penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.
NEWSTUJUH.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. M. Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar bersama Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH. Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa ketetapan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI juga memasukkan aktivitas produksi serta perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan yang diharamkan.
“Rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa sehingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup penggunanya.” ungkapnya.
Nikotin sendiri merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau maupun diperoleh melalui proses sintesis. Zat ini memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.
“Dalam pertimbangan hukumnya, MUI menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Ketentuan tersebut juga didasarkan pada prinsip sadd al-dzari’ah, yaitu upaya mencegah terjadinya kemudaratan, termasuk kemungkinan perangkat vape digunakan sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya”, tambahnya dikutip dalam unggahan video akun tiktok newstujuh.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan zat berbahaya.
Selain itu, penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram. Demikian pula kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan perangkat tersebut.
Tidak berhenti pada penetapan fatwa, MUI turut menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
MUI meminta Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape berikut ketentuan sanksinya.
Presiden juga didorong mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik demi melindungi masyarakat dari berbagai potensi dampak negatifnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik serta meningkatkan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Melalui fatwa tersebut, MUI mendorong adanya langkah bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan serta peredaran rokok elektrik di Indonesia.
