Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Bareskrim juga mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya, termasuk dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan.
Dalam pemaparan perkembangan penyidikan, Kapolri menyebut Listyo Sigit diduga memiliki peran dalam pemberian perintah penyadapan. Namun, seluruh dugaan peran masing-masing tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, keamanan komunikasi kepala negara, serta integritas institusi penegak hukum.
Hingga proses hukum berjalan, seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.











